Itu disampaikan Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak saat diminta tanggapan terkait permintaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas kabinet, Sabtu (23/11).
Dalam rapat tersebut Jokowi meminta agar Prabowo tak hanya berorientasi pada proyek semata terkait pengadaan alutsista.
"Menhan tidak akan main-main dengan belanja alutsista karena terkait dengan kedaulatan Indonesia," kata Dahnil kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Jumat.
Dahnil menjelaskan selama kurang lebih sebulan menjabat sebagai menteri pertahanan, Prabowo selalu menuruti apapun perintah Jokowi selaku atasannya.
Prabowo, kata dia, fokus memastikan pembelian alutsista memiliki manfaat yang tinggi dan bisa digunakan sebagai alat pertahanan negara.
"Perintah Pak Jokowi itulah yang beliau kerjakan. Beliau telah menyisir belanja-belanja alutsista yang dianggap pada proyek seperti apa yang disampaikan presiden," kata Dahnil.
Sebelumnya di dalam ratas, Jokowi meminta soal pemenuhan alutsista dari luar negeri tidak serta merta hanya berbentuk impor barang. Namun, perlu ada transfer teknologi juga, sehingga turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertahanan.
"Jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya, apalagi orientasinya sekedar proyek. Setop yang seperti itu," tegas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu juga ingin penggunaan alutsista dilakukan secara dinamis. Ia meminta jangan sampai Indonesia menggunakan alutsista yang ketinggalan zaman.
"Ini akan memengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang. Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, ketinggalan, dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang," kata dia.
Rapat terbatas tersebut dihadiri di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar