Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Pangkas Pejabat Eselon IV - PORTAL BERITA INDONESIA

Home Top Ad

PBI.COM

Jumat, 15 November 2019

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Pangkas Pejabat Eselon IV

PBI.COM Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) serius bakal menyederhanakan jabatan struktural aparatur sipil negara (ASN). Dia bakal memangkas jumlah struktur eselon hanya dua lapis saja.

Namun untuk langkah awal, terlebih dahulu struktural eselon IV yang akan dihapus. Demikian disampaikan di sela rapat terbatas (Ratas) di komplek istana kepresidenan, Senin (11/11/2019).

"Saya kira di Kemenpan RB sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas, yang pertama mungkin eselon IV terlebih dahulu di semua kementerian, meski tetap harus dilihat secara cermat kajiannya," kata Jokowi di sela Ratas terkait cipta lapangan kerja.

Berikut pernyataan lengkap Jokowi dalam Ratas tersebut:

Ratas hari ini kembali kita bicarakan program cipta lapangan kerja. Ada empat hal yang ingin saya tekankan.

Pertama berkaitan dengan perbaikan ekosistem regulasi yang mendukung cipta lapangan kerja. Beberapa kali sudah saya sampaikan kepada seluruh kementerian untuk identifikasi regulasi-regulasi yang ada di beberapa kementerian yang menghambat.

Jika ada yang menghambat, segera dipangkas atau diusulkan untuk dipangkas kepada presiden dan khusus yang berkaitan dengan mandat UU kita kumpulkan, dan nanti akan kita lakukan omnibus law yang akan dibahas bersama.

Perlu saya informasikan bahwa di Amerika kemarin sekretaris Ross (Wilbur Ross, Mendag AS) bercerita kepada saya. Di sana sekarang kalau ada menteri ingin mengeluarkan satu permen dia harus mencabut dua permen.

Nah, di sini mestinya juga saya rasa bisa melakukan itu. Menteri kalau mau keluarkan satu permen cabutnya 40 permen. Karena permen kita di sini terlalu banyak, banyak sekali. Tolong segera mulai dikaji lagi, keluar satu permen potong berapa permen.

Kedua, berkaitan dengan reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga kita masing masing. Karena sebaik apapun peraturan sebaik apapun regulasi jika orientasi birokrasi belum berubah ini akan jadi masalah yang berkaitan dengan kecepatan, sumbatan, karena itu reformasi birokrasi harus dilakukan besar-besaran beriringan pararel dengan pemangkasan regulasi regulasi yang ada.

Mengubah cara kerja manual ke cara kerja digital. Mengubah mindset dari dilayani menjadi melayani.

Saya kira di Kemenpan RB sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas, yang pertama mungkin eselon IV terlebih dahulu di semua kementerian, meski tetap harus dilihat secara cermat kajiannya.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengubah orientasi dari prosedur ke hasil. Jangan sampai kita bertele-tele di prosedur tapi hasilnya belum tentu.

Ketiga saya minta Mendagri menata lagi tata hubungan, pemerintah pusat dengan Pemda, Pemerintah pusat dengan provinsi kabupaten kota dilihat betul. Semua harus beriringan, gubernur walikota bupati DPRD harus segaris semua paham urgensi cipta lapangan kerja. Oleh karena itu reformasi harus bergulir. Sistem pelayanan birokrasi di daerah

Yang terakhir saya minta reformasi besar-besaran dalam penyiapan SDM. Ini nanti akan jadi kunci negara kita bisa lompat atau tidak. Pembenahan pendidikan vokasi, SMK, politeknik harus betul betul tereksekusi di lapangan.

Kartu prakerja, sistem manajemen semuanya disiapkan sehingga nanti Januari betul betul tercipta sistem yang mudah dikontrol, mudah di monitor.
Latihan vokasi juga tidak hanya dilakukan oleh BLK. Berkali kali saya sampaikan tolong swasta dilibatkan. Dan juga melibatkan BUMN serta lembaga lembaga kursus yang lainnya. Saya rasa itu sebagai pengantar.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar