Duet Sri Mulyani-Erick Thohir Targetkan Tuntas Skandal Jiwasraya dan Asabri

PBI.CO Jakarta - Pemerintah saat ini sedang berupaya membenahi dua perusahaan asuransi milik negara, yaitu PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Asabri (Persero).

Kedua perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan akibat adanya kesalahan pada instrumen investasi.

Lalu bagaimana Sri Mulyani dan Erick akan membenahi? Sri Mulyani menyebut pemerintah akan membuat pernyataan bersama.

"Nanti kalau sudah (ada hasilnya), kita bersama Pak Erick akan membuat statement bersama," kata Sri Mulyani di Gedung Mahkamah Agung, Senin (13/1/2020).

Namun dia tak menyebutkan kapan rencana pembahasan ini akan dilakukan. Sri Mulyani juga enggan menanggapi suntikan modal pemerintah kepada perusahaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Nanti ya, sudah ya," ujar Sri Mulyani.

Untuk penyehatan perusahaan asuransi, pemerintah juga sedang menyiapkan Lembaga Penjamin Polis (LPP). Sebenarnya, lembaga ini sudah diamanatkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 2014 tentang Asuransi. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan saat ini pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang berkoordinasi untuk pembentukan LPP.

"Persiapannya terus jalan, kami mendesain yang namanya LPP tersebut," kata Suahasil usai pelantikan sebagai Anggota DK OJK Ex-Officio di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1/2020).

LPP tertuang dalam Pasal 53 UU Asuransi, yakni perusahaan asuransi dan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Sehingga menurut Suahasil, pembentukan LPP ini perlu persetujuan DPR.

Erick akan berkonsultasi dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam).

"Kan makanya lagi konsultasi dan teman-teman Kemenhan dan menteri teknis kita ajak komunikasi lah. Yang penting komunikasi, solusi dulu, perubahan manajemen," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Saat ditanya kapan perombakan berlangsung, Arya kembali mengatakan akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan kementerian terkait.

"Kita ngobrol dulu lah," tambahnya.

Dia menuturkan, pihaknya akan bersama-sama dengan kementerian terkait membenahi Asabri.

"Kita bersama-sama Kemenhan, Pak Mahfud sama-sama, kan Kementerian BUMN solusi, tapi yang pasti jangan dikhawatirkan kalau klaim pensiun tetap bisa dibayar," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah sudah mengetahui adanya penurunan dari investasi saham di Asabri. Dia mengungkapkan, proses investigasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah cukup lama. Namun pihak Kementerian BUMN belum menerima secara lengkap hasil audit tersebut.

Pria yang akrab disapa Tiko ini mengungkapkan, untuk Asabri yang merupakan perusahaan asuransi sosial akan memiliki penyelesaian yang berbeda dengan perusahaan asuransi lain. Jajaran direksi perusahaan asuransi pelat merah ini juga akan dirombak.

"Ya tahun ini dirombak direksinya. Belum tahu (jumlahnya) masih didiskusikan sama pak Menteri," jelas dia.